Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2016

Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat, perlu adanya dukungan pelaksanaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang sesuai dengan perkembangan teknologi;

2. bahwa pelaksanaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;