Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia


Ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2018
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 283

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu untuk membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/667/M.KT.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 hal Pembentukan 3 (tiga) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020

Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo


Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara


Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020

Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia