Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020

Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia

1. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik terkait objek jaminan fidusia, data jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terbuka untuk umum;

2. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam memperoleh data jaminan fidusia, perlu diatur mengenai tata cara permohonan data jaminan fidusia;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia;