Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022

Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2023
   Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. bahwa untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya yang harmonis, bulat, dan mantap baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional sangat diperlukan;

2. bahwa untuk mewujudkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional, diperlukan seperangkat kurikulum yang berkualitas untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penyusunan kurikulum pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan tugas instansi pembina;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;