Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah


Ditetapkan pada tanggal 28 September 2018
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1536

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019

Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital


Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal


Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri