Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau


Ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1467

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

  2. bahwa telah dibuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau dengan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau karena sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial di lapangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2018

Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020

Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018

Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan


Scroll to Top