Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau


Ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1467

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

  2. bahwa telah dibuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau dengan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau karena sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial di lapangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2019

Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2020

Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN