Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2016
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 926

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 Tahun 2021

Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri