Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2016

Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan, benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dikuasai oleh Pemerintah untuk diberikan kepada penerima hak melalui jual beli;

2. bahwa sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Di tinggalkan Direksi / Pengurusnya, semua bangunan dan tanahnya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, dan dapat dijual kepada penerima hak yang memenuhi syarat.

3. bahwa pada kenyataannya, masih terdapat tanah kepunyaan Warga Negara Belanda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang belum dimohonkan haknya dan telah dialihkan kepada pihak lain baik perorangan atau badan hukum;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda;