Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro


Ditetapkan pada tanggal 9 November 2016
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1685

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu penataan mengenai organisasi dan tata kerja;

  2. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Metro telah mendapat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor: B/3170/M.PANRB/09/2016, tanggal 27 September 2016, perihal: Rancangan PMA Organisasi dan Tata Kerja 5 (lima) IAIN;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2021

Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet


Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005

Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020

Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai