Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Batusangkar


Ditetapkan pada tanggal 8 April 2016
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 535

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;

  2. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Batusangkar telah mendapat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1233/M.PAN-RB/03/2016, tanggal 8 Maret 2016, Hal: Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Batusangkar;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2017

Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016

Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual di Kementerian Sosial