Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Jenis: Peraturan Mahkamah Agung
Menimbang:
bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan diatur penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
bahwa selain kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, perlu ditegaskan pengaturan mengenai daerah hukum pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019
Kebidanan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021
Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia
Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011
Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib