Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional


Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2019
Jenis: Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 572
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan untuk peningkatan efisiensi dan tertib administrasi tata naskah dinas, perlu adanya pedoman dalam pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

  2. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim