Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tata Naskah Dinas


Ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020
Jenis: Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 950

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan tata naskah dinas dan menyeragamkan pengelolaan tata naskah dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu membuat pedoman tata naskah dinas;

  2. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menyesuaikan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Tata Naskah Dinas;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi


Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020

Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020

Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2017

Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu


Scroll to Top