Tata Naskah Dinas
Jenis: Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan tata naskah dinas dan menyeragamkan pengelolaan tata naskah dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu membuat pedoman tata naskah dinas;
bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menyesuaikan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Tata Naskah Dinas;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2024
Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2024
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 129 Tahun 2023
Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara