Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020

Akreditasi Pelatihan


Ditetapkan pada tanggal 29 September 2020
Jenis: Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1198

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;

  3. bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akreditasi Pelatihan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018

Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)


Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 17 Tahun 2012

Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua


Scroll to Top