Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 93 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi


Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2021
Jenis: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 140

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang radiologi diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis radiologi;

  2. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi telah disusun oleh Kolegium Radiologi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait, dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;

  3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/22/PADG/2021

Rekening Giro di Bank Indonesia


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016

Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013

Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia