Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 78 Tahun 2020

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah


Ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2020
Jenis: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 509

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan bedah diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter subspesialis bedah;

  2. bahwa standar pendidikan profesi dokter subspesialis bedah telah disusun oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;

  3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi dokter subspesialis bedah sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005

Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali