Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha


Ditetapkan pada tanggal 2 April 2019
Jenis: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

  2. bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi


Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2019

Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin


Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur