Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2017

Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan


Ditetapkan pada tanggal 26 April 2017
Jenis: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;

  2. bahwa Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan perlu dilakukan penyempurnaan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021

Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021

Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018

Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia