Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum

1. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu pedoman dalam melaksanakan anggaran tahapan Pemilihan Umum.

2. bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 17 huruf d, dan Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.