Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2013

Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 9 September 2013
Jenis: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dan meningkatkan integritas Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu disusun Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

  2. bahwa Komisi telah menetapkan perubahan visi dan misi serta perubahan strategi dalam mencapai visi dan isi tersebut sehingga Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-06-P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan Komisi dan perlu diganti;

  3. bahwa putusan Komite Etik Nomor: 01/KE-KPK/4/2013 tanggal 3 April 2013 merekomendasikan agar perubahan terhadap Nilai Dasar Pribadi dapat segera dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.04/2021

Kebijakan Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Efek dan Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Terkait Transaksi Efek dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019


Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015

Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu


Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I