Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Mengatur Mengenai Kepegawaian


Ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2022
Jenis: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan pencabutan beberapa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

  2. bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor PPE.6-PP.05.01-002 tanggal 24 Januari 2022 tentang Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak diundangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutannya dilakukan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pencabutan yang tidak diundangkan.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Mengatur Mengenai Kepegawaian.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2024


Pemberlakuan Aplikasi electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya


Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu


Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak