Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2022

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui Whistleblowing System di Komisi Aparatur Sipil Negara

1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Komisi Aparatur Sipil Negara.

2. bahwa Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Komisi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perubahan kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui Whistleblowing System di Komisi Aparatur Sipil Negara.