Penundaan Berlakunya Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Jenis: Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Menimbang:
bahwa Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional termasuk Lembaga pemerintah nonkementerian yang akan diintegrasikan kepada organisasi BRIN sehingga untuk pelaksanaan integrasi dalam masa transisi perlu menetapkan status quo terhadap organisasi dan tata kerjanya;
bahwa sesuai dengan disposisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. Agenda 21.0712.M tanggal 28 Mei 2021 atas Surat Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/998/OT.00/05/2021 Perihal Penyelesaian dan Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi LAPAN tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu dilanjutkan karena secara legal sudah tidak bisa dilaksanakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 17 Tahun 2012
Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020
Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas