Penundaan Berlakunya Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Jenis: Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional termasuk Lembaga pemerintah nonkementerian yang akan diintegrasikan kepada organisasi BRIN sehingga untuk pelaksanaan integrasi dalam masa transisi perlu menetapkan status quo terhadap organisasi dan tata kerjanya;
bahwa sesuai dengan disposisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. Agenda 21.0712.M tanggal 28 Mei 2021 atas Surat Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/998/OT.00/05/2021 Perihal Penyelesaian dan Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi LAPAN tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu dilanjutkan karena secara legal sudah tidak bisa dilaksanakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 27 Tahun 2020
Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK/II/2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia