Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013

Teknis Penanganan Konflik Sosial


Ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2013
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2013 Nomor 981

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri a tas suku bangsa, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dapat menjadi sumber potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri bila tidak ditangani secara dini dan terpadu;

  2. bahwa potensi konflik yang bersumber dari berbagai akar masalah tersebut seharusnya bisa dideteksi dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan strategi perpolisian masyarakat atau community policing, sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik;

  3. bahwa perpolisian masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diharapkan dapat terbangun kepedulian, kepekaan, dan kebersamaan antara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam mengeliminir berbagai potensi konflik yang ada;

  4. bahwa penanganan konflik sosial yang bersumber dari berbagai akar permasalahan belum ditangani secara optimal, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan yang lebih komprehensif integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018

Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah


Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017

Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat