Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013

Teknis Penanganan Konflik Sosial


Ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2013
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2013 Nomor 981

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri a tas suku bangsa, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dapat menjadi sumber potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri bila tidak ditangani secara dini dan terpadu;

  2. bahwa potensi konflik yang bersumber dari berbagai akar masalah tersebut seharusnya bisa dideteksi dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan strategi perpolisian masyarakat atau community policing, sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik;

  3. bahwa perpolisian masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diharapkan dapat terbangun kepedulian, kepekaan, dan kebersamaan antara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam mengeliminir berbagai potensi konflik yang ada;

  4. bahwa penanganan konflik sosial yang bersumber dari berbagai akar permasalahan belum ditangani secara optimal, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan yang lebih komprehensif integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020

Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015

Pelayanan Wisata Medis


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Perumahan dan Kawasan Permukiman


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak