Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2007

Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kurikulum Pendidikan Seskolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2007
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dapat diperoleh melalui sistem pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terprogram, terarah, sistematis dan berlanjut berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kapolri serta piranti lunak atau buku pedoman yang baku;

  2. bahwa Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana pendidikan pengembangan manajemen pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang manajemen keamanan tingkat menengah dan tingkat puncak;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Kurikulum Pendidikan Seskolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi


Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok


Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah