Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 20 Tahun 2012

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diubah dengan:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;

3. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi/lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;