Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021

Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2021
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa perjalanan dinas mutasi bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan biaya perjalanan dinas mutasi yang pengelolaannya dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ada pengaturan mengenai tata cara pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2020

Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021

Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2018

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.07/2021

Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan