Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2006

Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2006
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa seiring bergulirnya era Reformasi telah terjadi perubahan paradigma kebangsaan dan membawa implikasi terhadap perubahan yang signifikan pada penegakkan hukum, khususnya aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi;

  2. tindak pidana Korupsi adalah Suatu tindak pidana yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa (extra ordinary), dalam pelaksaannya belum optimal, karena adanya berbagai kendala baik langsung maupun tidak langsung dalam proses/mekanisme penyidikannya;

  3. dalam rangka meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dioptimalkan kerja sama dan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan;

  4. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan bersama guna mewujudkan Optimalisasi koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2022

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018

Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia


Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2018

Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019

Skema Penilaian Kesesuaian Sektor Produk Kaca dan Keramik