Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pendidikan dan pelatihan dengan penggunaan alat peraga pembelajaran Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian di segenap Lembaga Pendidikan dan Satuan-Satuan Kewilayahan, melalui in service training;
bahwa hasil pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan/ operasionalisasi Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian pada tahun 2006, menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaannya bahkan ada yang belum mengetahui secara jelas pelaksanaan operasionalisasinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
Batas Daerah antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2015
Klasifikasi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016
Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau