Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik


Ditetapkan pada tanggal 11 September 2020
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

  2. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021

Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya


Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022

Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kata Nusantara


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014

Pedoman Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi