Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2020
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasar Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis;

  2. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, maka BPS perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)


Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Hakim Konstitusi


Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia