Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013
Lembaga Pendidikan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu dilakukan pengaturan lembaga pendidikan tinggi penyelenggara program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah;
bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipandang tepat untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus dimaksud, sehingga dapat dihasilkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mampu membantu pelaksanaan sebagian tugas pendaftaran tanah sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu pengaturan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022
Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/I/2024
Standar program Fellowship Tatalaksana Lanjut Penyakit Alergi Imunologi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara