Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013

Lembaga Pendidikan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah


Ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2013
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu dilakukan pengaturan lembaga pendidikan tinggi penyelenggara program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah;

  2. bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipandang tepat untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus dimaksud, sehingga dapat dihasilkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mampu membantu pelaksanaan sebagian tugas pendaftaran tanah sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu pengaturan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan


Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus


Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia


Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 76/BAPPEBTI/PER/12/2009 tentang Larangan bagi Pialang Berjangka Penanaman Modal Asing Untuk Bertransaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif


Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji