Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009

LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2009
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat;

  2. bahwa pengembangan pola sebagaimana tersebut huruf a, dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

  3. bahwa pengembangan pola sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia langsung kepada masyarakat;

  4. bahwa dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan dengan LARASITA;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015

Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam)


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021

Waran Terstruktur


Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2016

Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah