Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014

Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek Hukum Korporasi

1. bahwa subjek hukum korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan pidana;

2. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya;

3. bahwa untuk itu diperlukan adanya pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek Hukum Korporasi;