Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2017

Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1201

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pimpman di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;

  2. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut setiap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki risiko tinggi dikarenakan bersen tuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum, sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan;

  3. bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/10/PADG/2019

Standar Layanan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia


Scroll to Top