Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan
Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2013
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Berita Negara Tahun 2013 Nomor 446
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengawalan dan pengamanan tahanan baik sebelum, pada waktu, dan setelah persidangan harus dioptimalkan agar tahanan tidak melarikan diri;
bahwa ketentuan-ketentuan tata laksana pengawalan dan pengamanan tahanan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi selama ini belum diatur secara baku dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
bahwa pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan perlu diatur secara baku tentang ketentuan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah
Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan