Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang melayani secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
bahwa pengembangan kompetensi yang terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (3), ayat (4a) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university), dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi dimaksud.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University).
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024
Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024