Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023

Pengendalian Kecurangan

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan vang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintah provinsi Sumatera Utara, diperlukan komitmen peningkatan integritas secara konsisten dan berkelanjutan.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kecurangan.