Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2024

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi.

2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.