Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023

Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembekuan dan pembebasan pajak, meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi baik bunga maupun denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Covid-19 dan menstimulus kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu diberikan insentif fiskal berupa Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat.

4. bahwa untuk memberikan landasan yuridis terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan payung hukum berupa Peraturan Gubernur.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat.