Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2023

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan.

2. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan Peraturan Gubernur.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.