Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan Peraturan Gubernur.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 19 Tahun 2017
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2025
Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 47 Tahun 2023
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tentara Nasional Indonesia