Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022

Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan

1. bahwa salah satu kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara menjadikan kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi setara dengan dinas atau badan sebagai perangkat daerah, sehingga membutuhkan pengaturan khusus untuk mendukung keharmonisan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi koordinasi penataan kawasan pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota, perlu diatur mekanisme penguatan peran Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten Administrasi dengan Peraturan Gubernur.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan.