Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

1. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum di sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dan telah menerapkan badan layanan umum daerah, perlu diatur mengenai standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

2. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal sekolah menengah kejuruan negeri, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan serta perlindungan kepada pemberi layanan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memuat batasan minimal mengenai jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian layanan, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.