Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023

Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas


Ditetapkan: 28 Desember 2023
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa kesejahteraan bagi setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya.

  2. bahwa untuk memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dibentuk sebuah forum.

  3. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi forum yang mewadahi stakeholder dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan pengaturan melalui Peraturan Gubernur.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah


Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis


Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan