Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023

Reformasi Kalurahan

1. bahwa Kalurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa dalam rangka mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan masyarakat kalurahan diperlukan reformasi kalurahan.

3. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan dasar hukum Reformasi Kalurahan.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan.