Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023
Reformasi Kalurahan
Ditetapkan pada tanggal 29 September 2023
Jenis: Peraturan Gubernur
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Kalurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bahwa dalam rangka mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan masyarakat kalurahan diperlukan reformasi kalurahan.
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan dasar hukum Reformasi Kalurahan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2009
Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun 1987 dan SEMA No. 2 Tahun 1998
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2022
Pedoman Penomoran Sertifikat Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial