Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan tertib.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.