![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa aksara lontaraq, bahasa dan sastra daerah yang merupakan kekayaan dan warisan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan harus terus diperkenalkan, didiseminasikan, diedukasikan, ditransmisikan, dan direvivalisasi di tengah gempuran budaya global melalui berbagai gerakan literasi pada semua jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat mengingat aksara lontaraq dalam sejarahnya telah dipergunakan dalam menyebarkan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya, yang erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah panngaderreng sehingga perlu pedoman dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungannya.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2023
Jabatan Fungsional Penerjemah
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020
Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa