Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022

Kampung Adat

1. bahwa kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya telah ada jauh sebelum adanya pemerintahan formal dan dipertahankan secara turun temurun sampai saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.

2. bahwa pengaturan Kampung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertujuan untuk merekognisi Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu pemerintahan formal, namun sampai saat ini baru sebatas mengubah nama Desa menjadi Kampung.

3. bahwa adanya pengakuan Desa Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ketidakpastian hukum tentang keberadaan Kampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Kampung Adat.