Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023

Pertambangan Rakyat

1. bahwa energi dan sumber daya mineral dan batuan merupakan kegiatan usaha pertambangan yang perlu dikelola dengan baik, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

2. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dalam melakukan penambangan sumber daya mineral dan batuan yang berlangsung selama ini tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga cenderung menimbulkan sejumlah permasalahan yang berimplikasi pada timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua mengatur kewenangan khusus bagi Provinsi Papua dalam bidang perekonomian yakni pada urusan energi dan sumber daya mineral.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pertambangan Rakyat.