Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022

Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Papua Barat

1. bahwa provinsi Papua Barat memiliki hutan mangrove nomor dua terluas di Indonesia yang tersebar pada kepulauan besar dan kecil, dan wilayah pesisir yang memberikan kontribusi nyata terhadap sumber penghidupan dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungannya bagi masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua Barat.

2. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan hutan mangrove dipandang perlu menetapkan kawasan ekosistem dan atau mangrove di Provinsi Papua Barat sebagai kawasan ekosistem esensial dan diikuti dengan arah, maksud dan kebijakan penetapan dan pemanfaatannya.

3. bahwa sesuai Lampiran huruf BB Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, termasuk di dalamnya mengenai pelestarian ekosistem mangrove.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Papua Barat.